Select Menu

Nasional

Bogor

Politik

Hukum

Pendidikan

Sport

Ekonomi

Wacana Pembentukan BUMD Pertanian Terus Bergulir

detakbogor.com-Wacana pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pertanian terus menggulir. Namun beberapa pihak di Kabupaten Bogor masih berpandangan berbeda terkait rencana dibentuknya perusahaan plat merah ini. Dinas Pertanian dan Kehutanan (Distanhut) Kabupaten Bogor menyebutkan bahwa kehadiran BUMD  Pertanian ditujukan untuk mengelola produksi pertanian tanaman pangan, terutama padi dan gabah.

Berpeda lagi dengan pandangan dari Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bogor Tohawi Husnullah. Menurut pria yang juga merupakan  praktisi pertanian ini, kehadiran BUMD Pertanian, tidak boleh bersifat sektoral, dan hanya menangani pertanian dalam skala mikro yakni pertanian tanaman pangan saja. “Pertanian itu luas, tanaman pangan, holtikultura sampai perikanan dan peternakan itu termasuk pertanian,” sebut anggota dewan asal dapil enam itu, Selasa (30/7).

Karena BUMD Pertanian ini, tidak boleh sektoral maka menurut Tohawi perumusan pembentukan BUMD ini, harus melibatkan seluruh OPD terkait dan bekerjasama dengan pihak akademisi dan praktisi pertanian. “Jadi untuk membentuk BUMD Pertanian ini harus ada tim dan dibahasnya di level Sekda bukan OPD. Saya keberatan kalau rumusannya hanya di level OPD saja,” tandas politisi Partai Golkar ini.

Ia melanjutkan, kehadiran BUMD Pertanian itu untuk membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi para petani. Diantaranya yang sekarang dihadapi petani berkenaan dengan pakan ikan, pakan ternak, permodalan dan pemasaran. “Petani bukan tidak bisa pelihara ikan banyak, tetapi karena harga pakannya mahal, sehingga modalnya habis untuk beli pakan,” tuturnya.

Dengan demikian, kehadiran BUMD Pertanian menurut dia, harus bisa menekan harga pakan ikan yang tinggi belakangan ini, dengan cara memberikan subsidi kepada petani. “Kalau harga pasarannya 7500 perkilo petani bisa membeli dengan harga 5000, itu yang namanya bisa meringankan beban petani,” jelasnya.

Selain itu, menurutnya BUMD Pertanian juga harus mampu menjalin kerjasama dengan pihak luar berkaitan dengan penyediaan kebutuhan akan komoditas pertanian. Kemudian BUMD yang menggerakkan petani untuk memenuhi kebutuhan komoditas tersebut. “Sekarang ini di Kabupaten Bogor, banyak peternak yang mendatangkan pakan berupa jagung dari luar daerah. Tidak ada yang disuplay dari Kabupaten Bogor. BUMD Pertanian harus bisa memanfaatkan hal ini, dengan bekerjasama dengan seluruh pengusaha peternakan untuk menyediakan jagung. Untuk memenuhinya petani diberi pupuk, benih dan biaya produksi untuk menanam jagung dan BUMD yang membelinya guna untuk memenuhi kebutuhan peternak,” terangnya.

BUMD juga, pintanya, dalam menjalankan bisnisnya tidak boleh tumpang tindah, apabila ada sektor yang telah digarap lembaga lain, BUMD tidak boleh menggarapnya.

Peringati HUT Ke-38, Indocement Selenggarakan Creative Week

detakbogor.com - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-38 PT. Indocement Tunggal Perkasa Tbk yang jatuh pada tanggal 4 Agustus 2013 mendatang, pabrik Indocement yang berada di Citeureup Bogor akan mengelenggarakan beberapa kegiatan kreatif dalam acara Creative Week pada tanggal 19-23 Agustus 2013 dengan tema Beyond Imagination.

"Tujuan Creative Week ini adalah untuk memberikan aspirasi kepada individual yang mampu berpikir melampaui batas dan mampu menciptakan lingkungan yang kreatif, inovatif dan imaginatif," kata Corporate Secretary PT. Indocement Tunggal Perkasa Tbk, Sahat Panggabean, Kamis (18/7)

Ia menjelaskan, kegiatan kretaive week 2013 Indocement meliputi kegiatan seminar yang akan menghadirkan nara sumber kompeten dibidang kreativitas dan motivasi kewirausahaan kreatif dan presentasi dari pemenang Indocement Award 2012 dan Jarum Black Competition. Selain itu ada kegiatan Indocement Fair yang akan memamerkan hasil gugus kendali mutu (GKM) yang tergolong kreatif berdasarkan penilaian metode tujuh langkah tujuh alat, perbaikan sistem saran, six sigma, gugus mutu, 5R, serta akan ditampilkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) binaan Indocement yang tergolong kretaif dan inovatif sesuai penilaian tim CSR.

"Sedangkan untuk kegiatan lomba meliputi employee knowledge competition pesertanya karyawan Indocement, booth competition, catch the moment competition dengan peserta pelajar dan undangan, serta lomba creative writing competition tentang penulisan kreatis terkait kesuksesan, lingkungan dan kinerja yang pesertanya dari karyawan Indocement," jelas Sahat

Sedangkan dalam rangka kegiatan bulan suci Ramadhan 1434 H, PT. Indocement pabrik Citeureup juga melakukan beberapa kegiatan sosial keagamaan dengan melaksanakan kegiatan safari ramadhan ke masjid-masjid dan musholla, pemberian bantuan buka puasa, memberikan bantuan cat untuk masjid dan musholla, pemberian zakat fitrah, dan menyelenggarakan buka puasa bersama masyarakat pada 12 Desa binaan PT. Indocement Tunggal Perkasa Tbk.

Indocement Bangun Pabrik Baru P-14 Di Citeureup

detakbogor.com - Untuk mengantisipasi kuatnya permintaan semen domestik, PT. Indocement Tunggal Perkasa Tbk telah memulai pembangunan pabrik baru atau yang disebut proyek P-14 dengan kapasitas produksi 4,4 juta ton semen pertahun yang diharapkan selesai pada kuartal tiga tahun 2015 di Citeureup Bogor.

"Perseroan juga saat ini berada pada tahap akhir penyelesaian unit penggilingan semen (cement mills) baru di pabrik Citeureup dengan kapasitas 1,9 juta ton semen per tahun yang diperkirakan pada kuartal empat tahun ini sudah selesai," ujar Corporate Secretary PT. Indocement Tunggal Perkasa Tbk, Sahat Panggabean pada saat berbuka puasa bersama wartawan di wisma indocement Jakarta, Kamis (18/7).

Indocement telah menandatangani perjanjian dengan Tianjin Cement Industry Design & Research Institute Co. Ltd pada tanggal 25 Maret 2013 lalu mengenai penyediaan peralatan, konstruksi dan pelaksanaan proyek P-14 di Citeureup dengan perkiraan pembiayaan sebesar Rp. 5,5 sampai 6,5 triliun.

Saat ini, jelas Sahat, Indocement memiliki kapasitas 18,6 juta ton semen per tahun. Dari dua belas pabrik, sembilan pabrik berada di Citeureup Bogor dengan kapasitas 11,9 juta ton semen, dua pabrik berada di Palimanan Cirebon dengan kapasitas 4,1 juta ton, dan satu pabrik di Tarjun Kota Baru Kalimantan Selatan dengan kapasitas 2,6 juta ton semen

"Perseroan juga sedang dalam tahap akhir study kelayakan untuk pembangunan dua pabrik semen baru di Jawa Tengah dan luar Jawa, dengan kapasitas produksi masing-masing diperkirakan mencapai 2,5 juta ton semen per tahunnya," Tandas Sahat.

Bappebti Sosialisasi SRG Di Cariu Bogor

Cariu, detakbogor - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan, melakukan sosialisasi Sistem Resi Gudang (SRG) di gudang SRG yang terletak di Cariu-Bogor, Jawa Barat, Senin (8/7).

Kepala Bappebti Sutriono Edi pada saat membuka acara menyatakan harapannya agar seluruh pihak mulai dari pemerintah daerah, perbankan, asuransi, pengelola gudang, hingga kelompok-kelompok tani agar dapat bersinergi dan berperan aktif dalam upaya pengembangan implementasi SRG di Kabupaten Bogor.  “Caranya adalah dengan memanfaatkan secara optimal gudang yang dibangun di wilayah ini. Hal ini penting mengingat manfaatnya yang sangat besar bagi pelaku usaha, terutama petani dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM),” jelasnya.

Menurut Kepala Bappebti, dengan memiliki resi gudang, para pelaku usaha, khususnya petani, kelompok tani, koperasi, UKM dapat memperoleh kredit di bank tanpa memberikan jaminan atau fixed asset lainnya, seperti tanah, rumah, kendaraan bermotor, dan sebagainya. “Jaminannya adalah resi gudang itu sendiri yang merupakan bukti kepemilikan barang yang disimpan di gudang, sehingga petani tidak perlu menjual hasil panennya langsung pada saat panen raya dimana harga sedang turun,” imbuhnya.

Dengan memanfaatkan resi gudang, petani dapat melakukan tunda jual hingga harganya membaik, namun tetap mendapatkan modal/pembiayaan dari perbankan ataupun lembaga keuangan non bank (LKNB) untuk melakukan tanam berikutnya dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Implementasi SRG di daerah tidak akan terwujud tanpa adanya kerja sama yang sinergis antara Bappebti, pemerintah daerah serta dinas-dinas setempat, pengelola gudang, Lembaga Penilaian kesesuaian, Pusat Registrasi, asuransi, lembaga keuangan baik bank maupun non bank, para pelaku usaha baik itu petani/kelompok tani, gabungan kelompok tani atau gapoktan, koperasi, pedagang, serta prosesor/pabrikan dan eksportir,” Jelas Edi.

Acara sosialisasi dihadiri juga oleh  Anggota Komisi VI Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik Indonesia, Bupati Bogor, Direktur Utama PT. Pertani, Dirut PT KBI, para pejabat Eselon II di lingkungan Kemendag, Kepala Dinas Perindag Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Perindag Kabupaten Bogor, perwakilan dari Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Bank Jabar Banten, Bank BRI Bogor, serta instansi.

KSPSI Unjuk Rasa Tolak Penangguhan UMK

Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Barat (KSPSI Jabar) berunjuk rasa menolak penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota.

Ketua KSPSI Jabar, Roy Jinto Ferianto, mengatakan, penangguhan UMK yang diajukan perusahaan disesalkan para buruh. Padahal kenaikan tersebut sudah menjadi harapan pihaknya sejak dulu.

“Upaya peningkatan kesejahteraan terancam gagal karena 312 perusahaan mengajukan penangguhan. Ini naik dari tahun sebelumnya yang hanya 50 perusahaan yang mengajukan penangguhan,” kata Roy di sela-sela aksinya, Kamis (27/12/2012).

Dia menduga, penangguhan yang begitu banyak ini terdapat unsur kesengajaan dan pemaksaan dari pihak tertentu.

Selain itu, pengajuan penangguhan juga seperti dipaksakan. Pasalnya, banyak pengajuan penangguhan yang tidak sesuai dengan syarat Keputusan 231/MEN/2003 tentang tata cara penangguhan.

“Dalam peraturan harusnya penangguhan dilakukan dengan persetujuan buruh. Perusahaan juga harus melampirkan audit keuangan selama dua tahun terakhir,” bebernya.

Dia berharap, perusahaan bisa bersikap transparan saat mengajukan penangguhan. “Penangguhan boleh tapi sesuai aturan, namun meski ditangguhkan tidak ada jaminan buruh bakal tidak di-PHK," jelasnya.

Dari pantauan, meski berjumlah ribuan namun banyak dari para pendemo yang meneduh dan duduk-duduk di tempat teduh. Terpantau hanya seratusan buruh yang berorasi tepat di halaman Gedung Sate.

“Meski jauh dari perkiraan jumlahnya (pendemo), tapi kami tetap siagakan 750 personel gabungan,” terang Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Abdul Rakhman Baso saat berbincang bersama Okezone di lokasi demo. (okz)

Banyak Perusahaan Ajukan Penangguhan UMK 2013



Bandung - Cukup banyak perusahaan yang ingin mengajukan penangguhan upah minimum kota (UMK) 2013 kepada pemerintah provinsi Jawa Barat. Jumlahnya lebih dari 100 perusahaan besar dan kecil. Sektor industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) diperkirakan terbanyak ajukan penangguhan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar Hening Widyatmoko mengatakan, perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK 2013 diperkirakan akan jauh lebih besar dibanding tahun 2012. 
"Informasi yang diterima Disnakertrans Jabar, ada sekitar 90 perusahaan di salah satu kabupaten/kota yang telah mengajukan penangguhan kepada pemerintah daerah setempat. Saya dengar ada satu kabupaten/kota di mana, 90 perusahaan yang mengajukan penangguhan kepada pemerintah setempat,” kata Hening Widyatmoko di sela-sela Jamsostek Jabar Award 2012 di Bekasi, Senin (10/12). 
Menurut dia, perusahaan di kabupaten/kota yang mengalami kenaikan UMK di atas Rp2 juta, dipastikan paling banyak mengajukan penangguhan. 
Ada enam kabupaten/kota yang UMK-nya di atas Rp2 juta. Yaitu Kota Depok, Kabupaten Karawang, Kota Karawang, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kota Bekasi.
“Ajuan penangguhan itu saat ini masih di pemerintah daerah. Karena, mekanismenya, sebelum di serahkan ke pemerintah provinsi, harus melalui pemerintah daerah terlebih dahulu. Kalau secara administrasi memenuhi syarat, baru diajukan ke Pemprov Jabar,” ujarnya. 
Perusahaan, masih memiliki waktu sampai tanggal 21 Desember 2012 untuk mengajukan penangguhan ke pemerintah daerah.
Lebih lanjut Hening menjelaskan, perusahaan yang diperkirakan banyak mengakukan penangguhan UMK yaitu dari industri TPT. Mereka mempekerjakan karyawan dalam jumlah cukup besar. Diakui dia, biasanya perusahaan tersebut adalah perusahaan kelas menengah dengan karyawan ribuan. Sementara kelompok industri tekstil kelas kecil, biasanya tidak bisa berbuat banyak. Karena terkendala administrasi.